Indonesia, Konvensi Ottawa dan Ranjau Darat

ranjau

“AWAS…!!!” Betapa terkejutnya ketika tiba-tiba badan Kompas ditarik ke belakang dengan begitu kencang. “Lihat, beberapa inci lagi kakimu menginjak ini,” kata seorang petugas sambil menunjukkan sebuah ranjau darat antipersonel yang berada hanya beberapa inci dari ujung kaki.

Bila benar-benar terinjak dan meledak, minimal satu kaki akan melayang, begitu kata mereka. Masih jelas terbayang peristiwa beberapa waktu lalu itu, ketika Kompas bergabung dengan Cambodian Mines Active Center (CMAC) atau Pusat Ranjau Aktif Kamboja, dalam upaya membersihkan ranjau darat di Battambang, Kamboja.

Kekhawatiran menginjak ranjau di Kamboja memang begitu tinggi. Setelah mengalami serentetan pertikaian, di Kamboja setidaknya tertanam sekitar enam juta ranjau yang tersebar di seluruh wilayah negeri berbentuk mangkuk tersebut.

Lebih parah lagi, penanaman ranjau di Kamboja tidak mengikuti aturan konvensi, karena sebagian besar ditanam secara acak oleh penduduk sipil. Fungsi ranjau pun bukan semata-mata untuk kepentingan militer dalam menghalangi atau menghalau musuh, tetapi kadang bahkan digunakan untuk melindungi sawah dan ternak. Kondisi ini semakin menyulitkan pembersihan ranjau.

Untuk lebih mendalami masalah itu, awal minggu lalu, Departemen Luar Negeri (Deplu), tepatnya Direktorat Organisasi Internasional (OI) mengadakan seminar tentang ranjau darat antipersonel yang lebih dikenal dengan sebutan APL (Anti Personel Landmines). Selain para diplomat, seminar juga melibatkan pihak militer dan para akademisi. Diharapkan seminar ini mampu memberi masukan perlunya Indonesia meratifikasi konvensi yang secara menyeluruh melarang ranjau darat antipersonel tersebut.

“Aduh, keringat saya segede-gede jagung,” komentar seorang peserta seminar yang juga pernah bertugas di Kamboja. Ia bercerita, saat berjalan menelusuri suatu wilayah, kakinya menginjak sesuatu yang berbunyi mirip logam. “Dan ternyata itu ranjau antitank,” ujarnya.

***

INDONESIA memang tidak terkait secara langsung dengan masalah penggunaan ranjau darat. Selama ini, Indonesia tidak pernah menggunakan ranjau, dalam setiap konflik yang ada, misalnya, dulu di Timor Timur, lalu Aceh, Irian Jaya, maupun Maluku.

Namun, pada tanggal 4 Desember 1997, Indonesia menandatangani Konvensi Ottawa yang pada prinsipnya melarang ranjau darat secara total. Keputusan itu lebih didasari pada komitmen Indonesia pada tujuan pokok Konvensi, yaitu mengakhiri penderitaan dan korban akibat penggunaan ranjau darat antipersonel, terutama rakyat sipil. Selain itu, Indonesia mendukung sepenuhnya kenyataan penggunaan ranjau darat antipersonel telah menghambat usaha pembangunan ekonomi dan rekonstruksi. Penggunaan ranjau juga menghalangi kembalinya para pengungsi ke wilayah mereka karena khawatir wilayahnya masih dipenuhi ranjau. Yang lebih parah, penggunaan ranjau darat ini menimbulkan akibat buruk selama bertahun-tahun, bahkan jauh setelah konflik bersenjata berakhir.

Langkah Indonesia itu bisa dimengerti, karena setiap tahun, ranjau antipersonel melukai setidaknya 26.000 orang. Sebanyak 90 persen di antaranya adalah penduduk sipil dan hanya 10 persen personel militer. PBB memperkirakan, diperlukan 1.000 tahun untuk membersihkan 110 juta ranjau yang diduga sekarang tertanam di seluruh muka Bumi. Itu pun dengan asumsi tidak ada ranjau baru. Untuk setiap 5.000 ranjau yang dibersihkan, diperkirakan ada seorang pembersih tewas dan dua luka-luka.

Repotnya, dalam waktu 25 tahun terakhir, ranjau darat yang diproduksi tercatat mencapai 255 juta. Sebanyak 190 juta di antaranya adalah ranjau darat antipersonel, yang sangat rentan terhadap beban. Ia akan langsung meledak, meski hanya mendapat beban 2,5 kilogram sekalipun. Jumlah ranjau itu diproduksi oleh sekitar 100 perusahaan yang tersebar di 55 negara. Produksi ranjau mencapai 360 jenis dengan harga sangat murah, yaitu antara satu dollar AS hingga 10 dollar AS, tergantung tingkat kecanggihannya.

Dari jumlah itu, diperkirakan antara 85 juta hingga 110 juta telah tertanam di seluruh muka Bumi, dengan tempat terparah di Afganistan, Angola, Kamboja, Mozambik, dan bekas Yugoslavia. Kondisi itu diperparah dengan kenyataan telah ditanamnya dua juta ranjau APL baru.

Demi alasan kemanusiaan, Indonesia mendukung upaya pembersihan ranjau darat (demining) dan rehabilitasi korban ranjau darat di beberapa wilayah. Bahkan tahun 1996, setahun sebelum dilanda krisis moneter, Indonesia masih mampu menyumbangkan 40.000 dollar AS untuk pembersihan ranjau di Kamboja. Meski baru menandatangani, namun Indonesia telah ikut berperan aktif dalam setiap pertemuan konferensi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Ottawa.

Persoalannya, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut. Konvensi itu sendiri terbuka untuk ditandatangani tanggal 3 Desember 1997 dan diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 1999. Hingga tanggal 10 Oktober 2001, Konvensi itu telah ditandatangani 142 negara dan diratifikasi 122 negara.

Dari 142 negara penanda tangan itu, justru negara-negara produsen dan pengguna ranjau darat terbesar belum bersedia menandatangani. Misalnya, Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Pakistan, Kuba, Korea Selatan, dan Korea Utara, serta negara-negara ASEAN seperti Singapura, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang telah menandatangani, sedang Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah negara-negara ASEAN yang telah meratifikasi.

Pada prinsipnya, Konvensi Ottawa berisi larangan mutlak pada penggunaan, produksi, simpanan, ekspor, dan transfer ranjau darat antipersonel. Dan meratifikasi Konvensi Ottawa, berarti harus bersedia melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan. Karena, negara yang sudah meratifikasi Konvensi Ottawa atau yang disebut negara pihak, harus patuh dan setia pada ketentuan Konvensi.

Yaitu, negara pihak harus menyerahkan piagam ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagai pihak depositor. Setelah itu, negara pihak tidak diperkenankan menggunakan, mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mentransfer, atau membantu pihak lain untuk melakukan hal-hal tersebut.

Setiap negara pihak harus menghancurkan seluruh simpanan ranjaunya dalam waktu empat tahun sejak meratifikasi Konvensi tersebut, kecuali untuk sejumlah ranjau yang boleh disimpan guna mengembangkan dan melatih teknik mendeteksi, membersihkan, atau menghancurkan ranjau. Negara pihak harus menghancurkan seluruh ranjau yang ada di wilayahnya atau masih menjadi wilayah yurisdiksinya dalam waktu 10 tahun.

Negara pihak juga berkewajiban mengambil langkah seperlunya untuk melindungi pihak sipil sampai tugas pembersihan ranjau selesai dilakukan. Namun untuk negara pihak yang di wilayahnya terdapat banyak ranjau, berhak meminta bantuan negara pihak lain untuk membersihkan ranjau bila negara tersebut tidak mampu melakukan. Kecuali itu, negara pihak harus membuat laporan tahunan tentang upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya.

***

DENGAN menandatangani Konvensi Ottawa, Indonesia memang secara otomatis hanya menghadapi implikasi yang terbatas pada ikatan moral pada prinsip dan tujuan Konvensi, yaitu mengakhiri penderitaan dan korban akibat penggunaan ranjau darat antipersonel, terutama rakyat sipil.

Namun, Indonesia tetap perlu meratifikasi, sebagai bentuk pengukuhan dari komitmen suatu negara dalam melaksanakan kewajiban Konvensi secara lebih bertanggung jawab. Selain itu, juga memperkuat ikatan moral yang telah dimiliki sebelumnya terhadap semangat Konvensi tersebut. Tidak hanya itu, meratifikasi berarti sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan upaya menciptakan perdamaian dunia.

Walau begitu, ratifikasi memiliki dampak positif maupun negatif. Ditinjau dari segi politis dan substansial, dampak negatif yang ditimbulkan setelah ratifikasi bagi Indonesia adalah keterikatan untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang ditetapkan Konvensi, termasuk menghancurkan seluruh ranjau darat antipersonel yang dimiliki, serta memberi klarifikasi bila ada permintaan dari sesama negara pihak untuk memastikan kepatuhan Indonesia.

Harus diakui, menghancurkan ranjau ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam catatan Kompas, estimasi PBB untuk menghancurkan satu ranjau memerlukan biaya puluhan kali lipat dari harga ranjau itu sendiri.

Meski tidak pernah digunakan dalam konflik internal, namun Indonesia memiliki sejumlah ranjau yang seluruhnya aktif. Angka yang pernah disebutkan selama ini mencapai 15.000 ranjau. Jumlah yang terlalu kecil dibanding dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.580 pulau. Karena itu, bisa pula dikatakan, angka itu tidak menghalangi upaya RI untuk meratifikasi Konvensi.

Dampak negatif lain, Indonesia tidak dapat menggunakan ranjau antipersonel sebagai salah satu senjata dalam sistem pertahanan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.580 pulau dan seribu di antaranya berpenghuni. Sementara dari segi pertahanan, ranjau merupakan salah satu senjata yang paling strategis dan murah dalam menggiring musuh.

“Terutama karena kita ini memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Hampir semua pantai bisa didarati amfibi. Kalau dijaga dengan personel dan senjata butuh berapa banyak? Nah, ranjau merupakan salah satu bentuk rintangan buatan untuk menghalangi musuh,” kata salah satu peserta. Namun, kenyataannya, hingga saat ini, Indonesia tidak pernah sampai menggunakan ranjau untuk mengatasi segala persoalan yang ada, bahkan untuk mempertahankan wilayahnya.

Selain itu, Indonesia tidak diizinkan merancang, memproduksi, atau menimbun ranjau antipersonel, kecuali sejumlah kecil untuk kepentingan pelatihan militer. Harus diakui, dalam konferensi ketiga di Managua, Nikaragua, 18-21 September 2001, masih terjadi perdebatan tentang jumlah yang diizinkan untuk pelatihan tersebut. Dengan kata lain, belum tercapai kata sepakat tentang jumlah minimal yang diizinkan. Swedia menghendaki jumlah minimum yang bisa disimpan adalah 11.120, Brasil meminta 16.500, dan Italia 8.000, lalu Argentina yang semula mengatakan 3.049 beralih menjadi 13.025 ranjau antipersonel.

Selain dampak negatif, dengan meratifikasi, Indonesia pun juga akan memperoleh dampak positif. Antara lain, citra Indonesia sebagai salah satu pendukung perlindungan nilai-nilai kemanusiaan akan meningkat. Indonesia pun ikut menciptakan saling percaya di kalangan negara-negara pihak, terutama di kawasan, memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan teknologi penyapuan ranjau dan teknologi lain yang berhubungan dengan kepentingan kemanusiaan.

Keuntungan lain, sistem hukum nasional Indonesia akan semakin kuat, karena harus membentuk peraturan perundangan baru mengenai hukuman bagi orang atau warga negara Indonesia yang terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Ottawa.

Walau begitu, ratifikasi itu tetap harus dikaji dari empat sudut pandang, yaitu politik luar negeri (diplomasi), politik dalam negeri, dalam arti dukungan dari seluruh masyarakat, hukum, dan operasional. Dari sudut pandangan politik luar negeri, Indonesia perlu menegaskan landasan pemikiran dan keputusan ratifikasi adalah kerangka pertimbangan kemanusiaan.

Sedang dalam kerangka regional, Indonesia perlu memperhatikan citranya sebagai negara yang konsisten memajukan upaya membina saling percaya, menciptakan stabilitas dan perdamaian untuk kepentingan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, perlu pula mengkaji posisi negara-negara ASEAN dan ARF terhadap ranjau antipersonel (APL). Bahkan perlu pula menjajaki kemungkinan mengembangkan gagasan ASEAN APL-free zone.

Selain itu, ratifikasi tidak boleh melemahkan keandalan Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasionalnya. Untuk itu, perlu diimbangi dengan meningkatkan kemampuan alternatif, terutama dalam menunjang ketahanan dana pertahanan strategis.

Dalam hal ini, Indonesia berkepentingan membuat norma-norma konvensi menjadi komitmen yang juga dianut oleh negara-negara di kawasan. Terutama karena ada kebutuhan bekerja sama dalam mencegah ranjau antipersonel menjadi perdagangan gelap atau jatuh ke tangan separatis.

Terlepas dari persoalan yang masih tersimpan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak segera meratifikasi. Sekarang atau nanti setelah sama sekali terlambat.

sumber : http://www.kompas.com

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: